Untuk memperkuat daerah dan desa, Wamenkeu II menyebut bahwa pemerintah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Sejak tahun 2015, alokasi Dana Desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2024, anggaran Dana Desa meningkat signifikan menjadi Rp 71 triliun rupiah yang dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hal itu berimplikasi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di area perkotaan dan pedesaan, sekaligus meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri, serta menurunkan jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Namun tidak demikian dengan yang dilakukan salah satu kepala desa dikecamatan Mauk (Desa Kedung Dalem) seolah tidak menemui sehingga meninggalkan dan menghindari awak media yang hendak mengkonfirmasi kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung didesanya.
Arief Firdaus Ketua BPP GPS Banten Kabupaten Tangerang Mengungkapkan "kan Wamenkeu RI pernah menyampaikan bahwa pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa bahkan masyarakat pun didorong untuk berperanktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa,namun apa yang dilakukan oknum kepala desa ini sama sekali tidak menunjukan transparansi yang baik"jelasnya.
Dirinya juga menambahkan ini bertentangan dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana De gv sa dan PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024,dan Perpres No. 57 Tahun 2020 yang berkaitan dengan anggaran dana desa.
Untuk itu ketua BPK LSM GPS Banten meminta pemdes untuk mengambil lahkah tindakan terkait apa yang dilakukan oknum kepala desa Kedung dalem ini,agar tidak terjadi kembali.
Hingga berita ini diterbitkan awak media masih menunggu jawaban kades yang bersangkutan untuk mengklarifikasi persoalan ini.
(Red).